“Tentu kami memerlukan saran yang membangun demi aturan yang tepat. Intinya saya sangat merespons baik permintaan ini (polwan berjilbab), “ ujar Jenderal Timur Pradopo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/06/2013)
Menurut Timur, dia sangat senang dengan permintaan sejumlah polwan berjilbab yang kini mengemuka. Menurutnya, permintaan dan tanggapan masyarakat itu adalah bukti Polri masih diperhatikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga meminta maaf atas sejumlah pernyataan dari Mabes Polri saat menanggapi keinginan masyarakat agar dibolehkannya polwan yang ingin berjilbab.
“Tidaklah kami mau menyinggung masyarakat. Masyarakat justru nomor satu yang kami hargai, “ujarnya
Dalam kesempatan itu, nyaris seluruh fraksi meminta Kapolri memperhatikan masyarakat mengenai jilbab.
“Kebebasan beragama menjadi hak warga Negara termasuk polwan. Jangan dibatasi, harus diubah, buat aturan untuk berjilbab,” ujar Taslim Chaniago dari Fraksi PAN. Sementara Anggota Fraksi PDI-P, Achmad Basarah mengaku kebanjinan permintaan untuk menyampaikan tuntutan soal jilbab polwan ke Kapolri.
Seminggu ini desakan agar dibolehkannya hak polwan Muslim menggunakan jilbab terus mengemuka. Sejumlah Ormas Islam, termasuk 12 Ormas Islam yang tergabung dalam lembaga persahabatan ormas Islam (LPOI) sebelumnya telah meminta kepolsian segera membuat aturan agar polwan berjilbab.[Republika]
Wallahu A‘lam.
