Desakan itu muncul karena PKS vokal menolak kenaikan BBM bersubsidi. PKS menganggap perbedaan itu biasa, dan hak Demokrat untuk bicara apa saja.
"Hak Demokrat mau bicara apa saja, kami tidak akan marah-marah menanggapi pernyataan tersebut. Kan pernyataan tersebut sudah biasa setiap ada perbedaan," kata Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (6/6/2013) malam.
Seharusnya, kata Refrizal, Demokrat dapat menerima perbedaan pendapat di koalisi, karena sekarang bukan lagi zaman orde baru atau zaman otoriter.
"Sekarang zaman demokrasi bukan zaman Orba atau zaman otoriter. Arti alam demokrasi berbeda harus disikapi dengan elegan dan dialog bukan dengan marah," ujarnya.
Kami (PKS), kata dia, menanggapi pernyataan Demokrat justru akan semakin memperkeruh suasana politik di internal setgab dan akan mengalihkan isu krusial yakni kenaikan harga BBM.
"Bisa sampai kita hidupnya di alam Demokrasi tapi mimpinya masih zaman otoriter. Harusnya sikapnya wajar saja ketika ada perbedaan pendapat," sindirnya.(cns/okz/kabarpks)
Wallahu A‘lam.
