"Ada kekeliruan BPK yang meminta Kementerian PU untuk mengaudit konstruksi kasus korupsi itu," kata pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Semestinya, kata Margarito, BPK tidak bisa mendelegasikan kewenangannya kepada Kementerian PU. Sebab, Kementerian PU seharusnya menjadi target pemeriksaan BPK untuk mengaudit kerugian negara. "Seharusnya Kementerian PU ikut diperiksa bukan meminta mengaudit," tegas Margarito.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengkritisi kinerja BPK yang terkesan lamban dalam mengaudit kasus korupsi yang melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu. "Kelewat lelet perhitungan BPK ini," tegasnya.
*http://nasional.inilah.com
