"Pasti kami tidak akan minta pada koruptor dan sebagainya. Kami tidak akan menerima sumbangan dari pajak minuman keras dan sumbangan dari bisnis judi," jelas Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Menurut Hidayat, secara prinsip aturan itu merujuk pada UU Parpol bahwa parpol bisa menerima sumbangan dari individu dan perusahaan, ini berlaku di seluruh partai.
"Tentu saja secara prinsip sumbangan itu yang diterima tidak pada posisi melanggar hukum, apalagi terkait dengan korupsi," tambahnya. Penjelasan Hidayat ini menepis tudingan ada dana dari Fathanah yang masuk ke rekeningnya.
Dia berharap, ke depan perlu ada rincian lebih lanjut terkait soal sumbangan itu. "Ketika seseorang menyumbang atau mentransfer dan saat itu partai tidak tahu apakah sumbangan itu berasal dari dana masalah atau tidak, perlu dibuat aturan partai tak serta merta melanggar hukum formal di Indonesia dan juga hukum agama," tutupnya.
(spt/ndr)
http://news.detik.com/read/2013/05/16/143128/2247829/10/hidayat-pks-tak-terima-sumbangan-koruptor-pajak-miras-bisnis-judi?991101mainnews
Wallahu A‘lam.
