InilahPKS :
JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia lebih banyak didramatisir dibandingkan pembangunan sistem.
''Kita melihat minimnya upaya itu (membangun sistem antikorupsi) dan tenggelam oleh euphoria penindakan yang didramatisir kuat, luar biasa,'' kata Fahri dalam rilis yang dikirim ke Republika Online (ROL).
Fahri mengaku ia menyambut baik peringatan Hari Antikorupsi dengan prasangka baik, dengan harapan akan adanya penanganan pemberantasan korupsi di tanah air yang lebih baik. Tapi ia juga mengaku nyaris putus ada.
Setelah 19 tahun penindakan korupsi berdarah-darah, kata Fahri, ternyata Index persepsi korupsi (IPK) berjalan stagnan selama hampor 10 tahun, yaitu hanya naik total 1,2 persen.
Kalau IPK sebagai alat ukur yang dibanggakan stagnan dibanding negara-negara lain, yang bahkan belum demokratis seperti Arab Saudi dan Timor Leste, Fahri menilai ini menunjukkan pemberantasan korupsi sudah gagal. ''Tapi kenapa ngotot dengan cara yang sama hanya karena tepuk tangan, yang miskin alat ukur sukses?'' kata dia.
Fahri juga menyebut ongkos pemberantasan korupsi selama ini sangat tidak sebanding dengan pengorbanan dan kesabaran bangsa ini. Rakyat disuguhi tontonan drama penidakan pemberantasan yang tidak habis-habisnya, yang justru tidak memperkuat pembangunan sistem nasional. ''Malah justru merusak kredibilitasnya,'' papar anggota Komisi III DPR tersebut.
*sumber: ROL
Wallahu A‘lam.
JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia lebih banyak didramatisir dibandingkan pembangunan sistem.
''Kita melihat minimnya upaya itu (membangun sistem antikorupsi) dan tenggelam oleh euphoria penindakan yang didramatisir kuat, luar biasa,'' kata Fahri dalam rilis yang dikirim ke Republika Online (ROL).
Fahri mengaku ia menyambut baik peringatan Hari Antikorupsi dengan prasangka baik, dengan harapan akan adanya penanganan pemberantasan korupsi di tanah air yang lebih baik. Tapi ia juga mengaku nyaris putus ada.
Setelah 19 tahun penindakan korupsi berdarah-darah, kata Fahri, ternyata Index persepsi korupsi (IPK) berjalan stagnan selama hampor 10 tahun, yaitu hanya naik total 1,2 persen.
Kalau IPK sebagai alat ukur yang dibanggakan stagnan dibanding negara-negara lain, yang bahkan belum demokratis seperti Arab Saudi dan Timor Leste, Fahri menilai ini menunjukkan pemberantasan korupsi sudah gagal. ''Tapi kenapa ngotot dengan cara yang sama hanya karena tepuk tangan, yang miskin alat ukur sukses?'' kata dia.
Fahri juga menyebut ongkos pemberantasan korupsi selama ini sangat tidak sebanding dengan pengorbanan dan kesabaran bangsa ini. Rakyat disuguhi tontonan drama penidakan pemberantasan yang tidak habis-habisnya, yang justru tidak memperkuat pembangunan sistem nasional. ''Malah justru merusak kredibilitasnya,'' papar anggota Komisi III DPR tersebut.
*sumber: ROL
Wallahu A‘lam.
