Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, penghentian proyek JLNT tersebut merupakan suatu tindakan yang menggambarkan ketidakjelasan pemerintahan Jokowi-Ahok dalam hal transportasi. Anggota Fraksi PKS ini pun menegaskan, Jokowi-Ahok harus punya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang konsisten.
“RPJMD Gubernur Jokowi tidak jelas, harusnya itu ada kejelasan, JLNT selesai kapan? MRT kapan? ganjil genap kapan? Dan harus ada time line,” tegas Nurdin kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).
Nurdin menjelaskan, jika tidak ada kejelasan pembanguna berdasarkan RPJMD, maka harapan masyarakat DKI untuk menikmati transportasi yang memadai akan pupus.
“Kalau tidak jelas apa programnya, tidak ada time linenya, soal perhubungan juga nggak jelas, dalam lima tahun warga dapat apa?,” kata Nurdin.
Nurdin pun menyarankan Jokowi agar jangan ‘malu-malu’ untuk membuka berkas pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan gubernur sebelum dirinya. Selain itu, Jokowi juga disarankan jangan hanya mengambil simpati warga dengan memutuskan kebijakan yang sifatynya populis.
“Jokowi harus buka berkas-berkas pembangunan, era Fauzi Bowo mana yang bagus, mana yang tidak, jelas dulu dari awal, JLNT jangan udah dibangun, ternyata nggak cocok, itu kan jadi rumit,” katanya.
“Perlu dibedakan antara konsep pembangunan jakarta dan aspirasi pemilih, dan orang yang mengaku memilih, misalnya PKL penataan seberapa banyak yang sesuai dengan rasio warga DKI, rasio kios yang ada di Jakarta, butuh ada perhitungannya. Jangan sampai isu populis ini setahun ini butuh rasionalisasi lagi. Jangan populis terus sepanjang periode,” tambah Nurdin. [rj/dtk/dakwatuna]
